Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) lekat dengan masyarakatnya yang santun dan berbudaya. Meskipun demikian, potensi konflik di wilayah DIY tetap tidak dapat terhindarkan. Akan selalu ada gesekan antar masyarakat dari berbagai etnis, agama, maupun unsur masyarakat lainnya. Konflik muncul sebagai akibat dari perbedaan pendapat antara beberapa pihak yang bertentangan. Konflik juga dapat muncul karena berbagai macam faktor, baik itu ekonomi, budaya, keamanan dan lain sebagainya. Untuk mengatasi hal tersebut, tahun 2019, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) DIY mengembangkan aplikasi yang diharapkan mampu menjadi alat bantu dalam monitoring munculnya potensi-potensi konflik di DIY.
Pengembangan aplikasi yang paling utama adalah hadirnya hak akses bagi pengguna tingkat kabupaten. Dalam hal ini, petugas Badan Kesbangpol di tingkat Kabupaten diwajibkan melakukan verifikasi data potensi konflik yang dilaporkan oleh Kecamatan, sehingga data yang masuk ke dalam sistem akan lebih akurat dan presisi. Selain itu, tentu saja pengembangan juga menyasar ke tujuan utama yaitu monitoring dan pelaporan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol DIY. Selanjutnya, keseluruhan data yang masuk ke dalam sistem akan diolah dalam bentuk tabular dan statistik sehingga monitoring menjadi lebih mudah.
Pada Kamis (23/05/2019) telah diselenggarakan Bimbingan Teknis Sistem Update Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di Ruang Rapat Badan Kesbangpol DIY. Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Sub Bidang Program Badan Kesbangpol DIY hingga keseluruhan jajaran petugas dari Kecamatan maupun Kabupaten. Keseluruhan peserta bimtek yang hadir mencapai 80 (delapan puluh) orang dengan membawa semangat yang besar untuk melakukan uji coba sistem yang telah dikembangkan, membuat pelaksanaan bimtek menjadi ramai dan menarik. Kabupaten Gunungkidul menjadi peserta dengan koordinasi paling baik antara petugas Kecamatan dan Kabupaten. Koordinasi ditunjukan mulai dari proses entri data potensi konflik, verifikasi data hingga update progress pada sistem. Oleh karena hal tersebut, Kabupaten Gunungkidul berhak mendapatkan bingkisan yang telah disiapkan oleh JMC IT Consultant.
Dengan semangat yang ditunjukan oleh para peserta Bimtek kamis lalu, JMC IT Consultant yakin Sistem Update Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik merupakan bukti nyata dari komitmen bersama di setiap elemen masyarakat DIY dalam melakukan monitoring potensi konflik yang terjadi. Mulai dari Petugas Badan Kesbangpol Provinsi, Petugas Badan Kesbangpol Kabupaten, Petugas Badan Kesbangpol Kecamatan, Peranan Jagawarga, hingga masyarakat secara umum. Semuanya bahu-membahu untuk mewujudkan Yogyakarta yang aman, nyaman dan menjunjung kerukunan yang sarat akan nilai-nilai kebangsaan.
JMC IT Consultant berharap sistem ini akan membawa Badan Kesbangpol DIY menjadi pionir dalam pengelolaan data potensi konflik yang kemudian akan menginspirasi daerah-daerah lain untuk lebih waspada terhadap berbagai kemungkinan terpecah-belahnya masyarakat. Karena pada dasarnya, teknologi dapat mendokumentasikan dengan lebih baik sehingga kebijakan yang akan diambil juga lebih tepat. Bersama JMC IT Consultant, mari membangun Indonesia melalui teknologi!
Comment here