Pemerintah Indonesia telah memulai inisiatif open data sejak tahun 2010. Hal ini sesuai dengan dasar hukum yang telah diterbitkan, yaitu UU No. 14/2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang yang juga dikenal sebagai UU KIP ini kemudian dilanjutkan dalam peraturan pemerintah melalui PP No. 61/2010.
Untuk menjalankan UU dan PP itu, pemerintah membentuk Komisi Informasi yang bertugas menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa jika terjadi perselisihan mengenai informasi publik.
Meskipun demikian, langkah konkret pemerintah Indonesia dalam melaksanakan transparansi data secara aktif baru dimulai pada bulan September 2011. Langkah itu bertepatan dengan pengumuman kerja sama delapan negara (Indonesia, Filipina, AS, Inggris, Norwegia, Meksiko, Brazil, Afrika Selatan) dalam membentuk gerakan Open Government Partnership (OGP), yang saat ini sudah diikuti 64 negara. Indonesia adalah salah satu dari empat anggota Steering Committee OGP yang diwakili oleh Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto (Kepala UKP4/Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan).
Amanat implementasi OGP di Indonesia ditunaikan melalui gerakan Open Government Indonesia (OGI) yang diikuti oleh beberapa unit kerja, kementerian, dan organisasi masyarakat yang peduli terhadap reformasi birokrasi dan transparansi pemerintahan. Area kerja OGI adalah untuk mendorong transparansi di institusi-institusi pemerintah, memberi edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keterbukaan data, dan mengajak mereka untuk aktif berpartisipasi.
Salah satu institusi yang berperan penting dalam OGI adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Sebagai ujung tombak reformasi birokrasi di tanah air, mereka mencanangkan Indonesia mampu memenuhi standar world class government pada tahun 2025. Kriterianya antara lain bebas KKN, akuntabel dan berkinerja tinggi, dan memberi pelayanan publik yang berkualitas.
“Untuk mencapai tujuan itu, pemerintah harus terbuka kepada masyarakat. Implementasinya melalui OGI dengan tiga value: transparansi informasi yang disertai partisipasi aktif masyarakat supaya menghasilkan inovasi untuk perbaikan layanan publik,” ujar Drs. Rusdianto, M.Sc. (Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik, Kemenpan-RB).
Portal Data Indonesia
Keseriusan pemerintah dalam membuka informasi publik bisa dilihat melalui situs SatuLayanan (satulayanan.net). Di situs ini, masyarakat dapat mengakses beragam informasi tentang urusan-urusan publik yang berkaitan dengan lembaga pemerintah. Contohnya tata cara pembuatan surat tanah, pengurusan akta catatan sipil yang rusak atau hilang, dan pengurusan izin keramaian.
Informasi seperti ini sebenarnya sudah tersedia sejak lama. Tapi, masyarakat masih kesulitan untuk mengaksesnya. Tidak semua tersedia di situs setiap lembaga sehingga harus datang langsung ke kantor lembaga bersangkutan. “Data ada di mana-mana. Tapi, ketika dicari, tidak ada di mana-mana. Ini yang sering dikeluhkan masyarakat,” kata Mardianto Jatna (Asisten Kepala UKP4).
Pada awal September 2014, OGI juga memperkenalkan Portal Data Indonesia (www.data.id). Jika satulayanan.net berfokus pada informasi publik, data.id lebih banyak memuat dataset dan statistik tentang berbagai bidang, seperti ekonomi, kependudukan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Saat diluncurkan, ada lebih dari 700 dataset yang bersumber dari sekitar 24 instansi, meliputi kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah pelopor keterbukaan (DKI Jakarta, Bandung, Bojonegoro).
“Data.id dikembangkan sejak Februari 2014 di atas platform open source, diperkenalkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Mei 2014, dan telah dikunjungi lebih dari 8000 pengunjung,” sebut Mardianto. Semua data di situs ini bisa diakses secara bebas dan gratis. Tersedia API untuk pengembang yang ingin memanfaatkan data-data di sini. Pengguna juga akan diberi kesempatan untuk memvisualisasikan data dalam bentuk grafik atau peta, dengan sumber dari Badan Informasi Geospasial.
Mardianto mengaku, pengembangan situs Data.id membutuhkan waktu cukup lama karena harus mengumpulkan macam-macam data dari berbagai instansi. Masing-masing memiliki format data yang berbeda, bersifat tertutup (.jpg, .pdf, dan sebagainya) sehingga sulit untuk diolah kembali, bahkan ada data-data yang sifatnya berbayar. Untuk itulah, UKP4 merencanakan penataan peraturan mengenai data dan kelembagaan supaya formatnya seragam dan lebih mudah dimasukkan ke portal data.
Tantangan Open Data
Tantangan ke depan yaitu membentuk ekosistem open data, mulai dari penyedia data, tim pengelola data, masyarakat yang memanfaatkan data, serta komunitas yang menggerakkan inisiatif open data. Semua unsur ini harus turut berperan aktif dan berkolaborasi. “Kalau masyarakat tidak mengonsumsi data yang sudah ada, penyedia data juga akan malas untuk membuka data. Begitu pula sebaliknya,” imbuh Mardianto.
Bernard Myers (Senior Public Sector Specialist, World Bank) melontarkan pendapat yang senada. “Publikasi data adalah baru permulaan. Tantangan selanjutnya yakni mengelola data supaya tetap akurat dan updated serta mencari cara untuk memanfaatkannya supaya membawa maslahat bagi masyarakat. Inilah cara mengukur kesuksesan open data di suatu negara,” paparnya.
Dalam agenda OGI, disebutkan bahwa sejak tahun 2013, mereka berupaya mendorong kesadaran dan partisipasi publik, khususnya kepada generasi muda. Contohnya melalui perekrutan mahasiswa sebagai staf magang di sekretariat OGI, kompetisi Model OGP bagi mahasiswa, dan kompetisi berskala nasional untuk memancing ide-ide inovatif untuk mendukung keterbukaan pemerintah bertajuk “SOLUSIMU”.
Untuk periode 2014 – 2015, usaha mempromosikan partisipasi publik adalah salah satu rencana aksi utama OGI. Selain itu, mereka juga ingin mendorong peningkatan kualitas transparansi dan pelayanan di area layanan dasar masyarakat (air bersih, layanan darurat, perguruan tinggi), area rawan korupsi (perizinan usaha, pengelolaan TKI), dan area perhatian utama publik (pengelolaan sampah, kebutuhan penyandang disabilitas, pariwisata dan ekonomi kreatif).
Dikutip dari : infokomputer.com
