Beberapa waktu lalu tepatnya ketika umat muslim didunia merayakan hari raya Idul Fitri, publik sempat diresahkan dengan berita tragedi Tolikara yang melibatkan dua umat beragama melakukan aksi saling serang.
Hari raya Idul Fitri yang semestinya dijadikan momentum untuk merefleksikan diri dan saling memaafkan sepertinya tak kuasa membendung terjadinya kerusuhan itu.
Kerusuhan di Kabupaten Tolikara pada Jumat 17 Juli 2015 telah merenggut nyawa seorang anak dan dan melukai sebelas orang. Kerusuhan juga mengakibatkan satu mushala serta sejumlah rumah dan kios ludes dilahap api. Kasus tolikara adalah sebagian kecil dari sekian kasus konflik antar umat beragama yang telah terjadi di Indonesia.
Indonesia adalah negara yang besar, ragam suku budaya, adat, bahasa, agama yang tersebar 17.508 pulau yang terbentang dari sabang hingga merauke. Keberagaman ini akan menjadi mozaik yang indah ketika rakyatnya hidup dalam kedamaian dan saling bertoleransi ditengah perbedaan.
Kedamaian dan toleransi adalah sebab akibat yang tidak dapat dipisahkan, karena tidak akan ada perdamaian tanpa toleransi. Salah satu hal pertama yang patut kita pahami adalah bahwa setiap konflik yang melibatkan simbol-simbol agama, suku, budaya terjadi karena pendidikan yang tidak terlaksana sebagaimana mestinya, pendidikan yang berhasil adalah pendidikan yang memanusiakan.
Dimata rakyat Indonesia, Indonesia TImur dan Papua khususnya selalu terdeskreditkan padahal seluruh dunia mengetahui bahwa ada kekayaan alam yang besar terkandung didalamnya. Pendidikan adalah kunci utama dalam pembangunan Indonesia. Segala hal yang berkaitan dengan penyiapan sarana prasana dalam pemaksimalan proses belajar mengajar harus diperhatikan.
Tak jarang seprti negara tetangga mengalokasikan hampir 35% dari anggaran belanjanya. Kini Indonesia mulai berbenah. Pemerintah memberikan perhatian yang lebih terhadap pendidikan nasional. Ditahun 2015 pemerintah mengalokasikan 20.59% dari APBN untuk pendidikan, sedangkan pemerintah daerah Papua telah mengalokasikan 30% dari APBD.
Pengalokasian anggaran pendidikan hingga 30% dari APBD adalah bukti keseriusan pemerintah daerah Papua dalam pembangunan dan memajukan tanah Papua. Kebijakan ini telah mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat. Namun tugas pembangunan tersebut tidak berhenti begitu saja dipengaggaran.
Dalam proses perencanaan harus melalui musyawarah mufakat dan program-program yang disepakati adalah program yang terukur dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Dalam implementasinya juga harus termonitoring dengan ketat agar dana yang telah dianggarkan pemerintah dapat terserap dan tepat sasaran.
Di negara demokrasi, masyarakat dituntut untuk ikut berpartisipasi dengan menyalurkan asirasi dan mengawal jalannya proses pemerintahan. Dengan kecaanggihan teknologi, mengawal jalannya pemerintahan mulai dari proses perencanaan penganggaran dan program, implementasi, monitoring dan evaluasi bukan hal yang sulit lagi. Bagi pemerintahan, perencanaan program dan kegiatan dengan memanfaatkan teknologi informasi akan meningkatkan efisiensi waktu dan menurunkan angka kesalahan perencanaan karena keterbatasan kinerja SDM.
So….melalui teknologi mari kita bersama-sama mengawal jalannya pemerintahan untuk Indonesia yang lebih baik.
