Di era globalisasi ini, konflik antar masyarakat menjadi salah satu perhatian pemerintah karena memiliki potensi untuk memecah belah kesatuan bangsa. Konflik muncul sebagai akibat dari perbedaan pendapat antara beberapa belah pihak yang bertentangan. Berbagai akar pemasalahan menjadi pemicu timbulnya konflik di masyarakat Indonesia. Faktor ekonomi, politik, sosial dan budaya, serta faktor SARA (Suku Agama Ras dan Aliran) merupakan beberapa isu hangat yang memicu terjadinya konflik beberapa tahun belakangan.
Meskipun terkenal dengan masyarakatnya yang santun dan berbudaya, potensi konflik di wilayah Yogyakarta tidak dapat terhindarkan. Yogyakarta menjadi destinasi wisata dan destinasi pendidikan bagi sejumlah masyarakat di luar daerah. Dengan beragamnya suku yang menempati wilayah Yogyakarta, adanya gesekan budaya, sosial, ideologi, maupun ekonomi berpotensi memicu timbulnya konflik tersebut. Pemerintah Yogyakarta sendiri telah berupaya meningkatkan keamanan dan ketentraman guna meredam potensi konflik di beberapa wilayah yang rawan.
Untuk mengendalikan permasalahan tersebut, Badan Kesbangpol DIY menjalin kerja sama dengan JMC IT Consultant untuk membangun suatu sistem informasi yang mampu melakukan pemetaan perubahan sosial dan potensi terjadinya konflik di DIY. Proyek ini menggandeng serta Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gajah Mada untuk membantu mempersiapkan kebutuhan data konflik di DIY sepanjang tahun 2016 hingga 2017.
Pada Senin kemarin (18/09/2017) telah diselenggarakan pertemuan bertempat di Ruang Rapat Badan Kesbangpol DIY dengan mengambil agenda paparan awal pembangunan aplikasi. Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Badan dan Sekretaris Badan, jajaran Kepala Bidang dan Kasubid yang ada di Badan Kesbangpol DIY, serta hadir pula perwakilan dari PSKK UGM. Dalam rapat siang hari tersebut disepakati beberapa hal terutama terkait jadwal pelaksanaan proyek dan kebutuhan untuk pembangunan sistem informasi tersebut.
Dengan dibangunnya sistem informasi ini nantinya pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui seperti apa perubahan sosial dan daerah-daerah mana yang memiliki potensi konflik di DIY. Aplikasi ini mampu menampilkan peta konflik berbasis kecamatan yang didasarkan atas faktor pemicu, sumber konflik, bentuk konflik, dan lain sebagainya. Dengan ini, pemerintah mampu memonitoring status daerah rawan konflik secara lebih akurat dan mampu memaksimalkan upaya pengendalian di wilayah tersebut.
