e-Planning



Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Beratnya tupoksi yang diemban membuat BAPPEDA membutuhkan sebuah alat bantu yang memberikan keuntungan maksimal baik dari sisi waktu maupun kualitas. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPERDA/E-Planning) adalah sebuah alat penyusunan RKPD, KUA PPAS, KUA/PPAS Perubahan, RKPD Perubahan Kabupaten/Provinsi agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Permendagri No. 54 Tahun 2010. Dengan adanya alat bantu E-Planning, BAPPEDA dapat memaksimalkan sistem dan sistem juga mampu menyajikan analisa yang sangat informatif bagi para pemangku kepentingan.

 

Dasar Hukum E-PLANNING JMC

  • UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  • Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  • PP No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan, Perencanaan Pembangunan Daerah;
  • Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 08 Tahun 2008;
  • Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

 

Kelebihan E-PLANNING JMC

  • Berhasil membawa DIY menjadi juara 1 Pangripta Utama dan Provinsi Aceh sebagai juara 2 Pangripta Pratama 2014 sebagai wujud perencanaan daerah yang baik.
  • Input data, proses, alur dan laporan sesuai dengan Permendagri No. 54 Tahun 2010.
  • Penyusunan laporan secara manual yang sebelumnya memakan waktu berminggu-minggu bisa selesai dalam waktu hitungan detik.
  • Menjaga kesesuaian RKPD-KUA/PPAS-KUA/PPAS Perubahan - RKPD Perubahan sehingga sesuai dengan RPJMD dan memproteksi SKPD agar hanya bisa mengambil program kegiatan yang menjadi urusannya saja.
  • Proses input data program/kegiatan oleh SKPD dapat dilakukan secara online maupun offline.
  • BAPPEDA memiliki kemampuan untuk mengkoreksi dan memodifikasi rencana program/kegiatan yang telah diinput oleh SKPD.
  • Referensi no rekening, nama program/kegiatan dapat menggunakan standar dari Permendagri No. 13 atau dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
  • BAPPEDA dapat membuat batasan pagu indikatif untuk setiap SKPD sesuai dengan pertimbangan ketersediaan anggaran, kepentingan dan prioritas daerah.
  • Data dapat dieksport kedalam bentuk file excel.
  • Terdapat menu analisis bagi pemangku kepentingan agar dapat dengan cepat memahami kesesuaian rencana yang telah disusun terhadap visi misi, prioritas, sasaran dan lokasi.
  • Dapat diakses oleh masyarakat sebagai wujud keterbukaan informasi pemerintah.
  • Dapat menampung usulan masyarakat sebagai wujud mekanisme bottom up yang komunikatif.

The copyright and material on this website (including without limitation the text, computer code, artwork, photographs, images, music, audio material, video material and audio-visual material on this website) owned by JMC. You may request permission to use the copyright materials on this website by writing to marketing@jmc.co.id

JMC Live Support

Customer Support: Hello, How can i help you? 08:00:00

Call Request

Masalah IT membuat Anda kesulitan???
Silakan konsultasikan dengan kami.
Kirimkan data Anda dan kami yang akan menghubungi Anda.