- \n
- 100% data konsisten tanpa ragu dan pasti tepat.<\/li>\n
- Efisiensi SDM untuk mencegah entri ulang untuk data.<\/li>\n
- Pertukaran informasi antar institusi terjadi Real Time.<\/li>\n
- Data dapat diolah menjadi sistem pendukung keputusan.<\/li>\n<\/ul>\n
Untuk mencapai dan mendapatkan benefit yang dirasakan tersebut, sudah pasti ada persiapan yang harus dilakukan antar instansi pemerintah tersebut. Apa saja yang diperlukan instansi tersebut agar proses integrasi sistem berjalan lancar dan dapat menghasilkan kebijakan yang mendukung masyarakat?<\/p>\n
Dari sisi kebijakan<\/h6>\n
Setiap pemilik aplikasi harus bersedia untuk berkolaborasi atau bekerja sama satu sama lain, bila ada yang menolak maka integrasi tidak dapat dilakukan. Sebagai contohnya, aplikasi e-Planning tidak akan bisa diintegrasikan dengan SIPKD jika salah satu dari institusi menolak kerjasama. Itulah mengapa integrasi akan lebih berjalan jika didukung oleh otoritas yang lebih tinggi, Misalnya Setda dan Kepala Daerah.<\/p>\n
Dari sisi manajemen<\/h6>\n
Dengan adanya integrasi maka manajemen dituntut harus saling sinergis. Salah satu contoh dari sinergitas adalah apabila penyusunan RAPBD akan dimulai bulan November, maka sebelum itu KUA PPAS harus sudah selesai dan ditransfer ke aplikasi keuangan daerah.<\/p>\n
Dari sisi teknologi<\/h6>\n
Partner Tim IT yang ditunjuk memiliki pengalaman berhasil dalam integrasi. Hal ini sangat penting mengingat integrasi memiliki tingkat kerumitan yang sangat tinggi. Tim IT dituntut tidak hanya memahami bisnis proses aplikasi yang dibuat, namun semua aplikasi yang akan diintegrasikan.<\/p>\n
Dengan adanya integrasi sistem, maka informasi yang dibutuhkan bisa didapat dengan cepat dan lebih akurat sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Bagaimana dengan instansi pemerintah Anda? Konsultasikan kebutuhan integrasi sistem yang Anda inginkan, JMC siap membantu Anda.<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/www.jmc.co.id\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/Artboard-\u2013-3.png\")
<\/a><\/p>\n