![\"\"](\"\/media\/editor\/images\/20190201_menteri_kumham.jpg\")
<\/p>\n<\/p>\n
Menteri Syafruddin saat memberikan arahan dalam acara Pengambilan Sumpah\/Janji PNS Kementerian Hukum dan HAM, Jumat (01\/02).<\/span><\/em><\/p>\n <\/p>\n JAKARTA<\/span> – Arus revolusi industri 4.0 yang serba digital tak bisa dibendung, termasuk oleh para penyelenggara negara atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Sistem atau teknologi pelayanan publik kedepannya tak boleh lagi sebatas pertemuan fisik, namun pelayanan bisa dilakukan dari manapun.<\/span><\/p>\n Hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin dalam acara Pengambilan Sumpah\/Janji PNS Kementerian Hukum dan HAM, Jumat (01\/02). “Reformasi pemerintahan melalui konsep pelayanan yang bukan lagi sebatas fisik, namun dikembangkan di luar batas fisik yang langsung menyentuh harapan dan kepuasan publik,” ujarnya, di hadapan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, dan 17.528 PNS dan 1.985 CPNS Kemenkumham.<\/span><\/p>\n Penguasaan teknologi dalam sistem pemerintahan ini, memiliki tujuan untuk menciptakan Smart ASN yang searah dengan dinamisasi pemerintahan di era digital. Menteri Syafruddin mengungkapkan, ada dua hal yang harus di adopsi dari revolusi teknologi. Pertama, adalah membangun kerangka open government<\/em>, yang menitikberatkan triangulasi kepentingan antara pemerintah, sektor privat, dan masyarakat. Pemerintah dituntut semakin terbuka dan aktif menggandeng warga dan sektor privat untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin dinamis.<\/span><\/p>\n Kedua, pemerintah perlu membangun e-government system<\/em> di seluruh struktur internal institusi atau kelembagaannya. “Maka yang dibangun adalah postur pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terpadu dari pusat hingga daerah, hingga ujung terdepan pelayanan publik,” ucapnya.<\/span><\/p>\n Strategi kunci membangun the whole government<\/em> adalah menyiapkan kualitas dan kompetensi ASN yang semakin mumpuni, inovatif, kreatif, berdaya saing tinggi, yang memimpin terlaksananya tata kelola pemerintahan modern. Untuk itu, rekrutmen ASN, baik PNS maupun PPPK harus menjaga kualitas.<\/span><\/p>\n Dikatakan, era milenial ini adalah puncak peradaban masa depan. Menurut mantan Wakapolri ini, nasib bangsa Indonesia sangat ditentukan oleh generasi Smart ASN. Generasi muda yang menjadi ASN saat ini, menurutnya, adalah tulang punggung harapan bangsa untuk melahirkan birokrasi yang semakin dinamis.<\/span><\/p>\n Di akhir sambutannya, Menteri Syafruddin mengapresiasi Kemenkumham yang menjadikan acara ini sebagai momentum untuk berbagi informasi dan pengetahuan. Birokrasi di masa depan tak lagi membutuhkan struktur yang besar, bahkan tidak butuh kantor yang terlampau besar. “Semuanya akan slim<\/em> karena serba share space, share time, share data<\/em>, serta semuanya bekerja secara milenial, digital, dan virtual,” pungkasnya.<\/span><\/p>\n Hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai, Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto, Deputi Bidang SDMA Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja, Deputi Inovasi LAN Tri Widodo, dan lainnya. (don\/HUMAS MENPANRB)<\/span><\/em><\/span><\/p>\n Sumber : www.menpan.go.id<\/em><\/span><\/p>\n