Pemerintah saat ini terus berupaya mempercepat penerapan aplikasi e-government. Hal ini sejalan dengan kemampuan e-government untuk meningkatkan performa pemerintahan yang tercermin dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip). Beberapa daerah di Indonesia, masih memiliki nilai Lakip di bawah B, sehingga pemerintah berharap dengan implementasi e-government akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik.

Penerapan e-government dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dapat memberikan keuntungan dari segi waktu dan kualitas perencanaan. Dengan sistem informasi perencanaan yang baik maka akan menjaga kualitas dan konsistensi data perencanaan yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menyadari pentingnya penerapan teknologi informasi dalam mendukung proses perencanaan tersebut maka Kabupaten Kupang membangun sistem informasi berbasis web e-Planning dan e-Musrenbang.

 

 

Pada Kamis (05/10/2017) hingga Jumat (06/10/2017) telah diselenggarakan pertemuan bertajuk Sosialisasi Penerapan Partisipatif Berbasis Web (e-Planning & e-Musrenbang) yang bertempat di Hotel Ima Kupang. Acara yang dihadiri pejabat Pemerintah Kabupaten Kupang, mulai dari pimpinan seluruh SKPD serta pejabat bidang perencanaan dari SKPD dan kecamatan, bertujuan untuk memberikan materi seputar perencanaan berbasis web yaitu e-Planning dan e-Musrenbang. Pihak JMC IT Consultant yang diwakili oleh Gilang Rizky dan Diana Syifa dipercaya untuk mengisi materi dan memberikan pelatihan aplikasi.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Kupang berharap agar upaya pengembangan tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel dapat tercapai dengan penerapan aplikasi e-Planning dan e-Musrenbang. Hal ini pun sejalan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Aplikasi e-Planning dan e-Musrenbang membantu Pemerintah Kabupaten Kupang menyusun perencanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap SKPD serta menjaga konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Proses perencanaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pemerintah mampu melakukan monitoring terhadap setiap perencanaan sehingga pada akhirnya pembangunan daerah dapat terealisasi dengan baik.