Gambaran mengenai bisnis e-commerce di Indonesia.
JAKARTA– Pemerintah tengah menuntaskan roadmap penerapan e-commerce di Indonesia untuk memuluskan target peningkatan transaksi perdagangan elektronik sebesar US$130 miliar pada 2020.
Ada beragam hal yang disiapkan dalam mencapai target yang cukup ambisius itu. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengungkapkan pemerintah telah melakukan rapat formal tingkat menteri untuk membahas penyiapan roadmap penerapan sistem perdagangan secara elektronik yang dikenal sebagai e-commerce itu.
Beberapa isu yang selama ini dianggap perlu dicarikan pemecahan di antaranya menyangkut perpajakan, logistik, pendanaan, keamanan, infrastruktur komunikasi, perlindungan konsumen, serta pendidikan dan sumber daya. (Bisnis, 11 Februari)
Dalam soal pajak, misalnya, pemerintah berjanji bakal menyederhanakan prosedur untuk pengusaha ecommerce.
Dari sisi pendanaan, pemerintah akan membentuk badan layanan umum yang bisa menyalurkan hibah maupun subsidi pemerintah yang dihimpun dari universal service obligation kepada UMKM digital dan perusahaan pemula perdagangan elektronik. Ada beragam kemudahan di berbagai sektor yang disiapkan oleh pemerintah dalam memuluskan perkembangan perdagangan secara elektronik ini.
Kita tahu bahwa pada masa yang akan datang semua bidang memang semakin mengandalkan sarana elektro nik sebagai salurannya, tak terkecuali sektor perdagangan.
Pasar untuk perdagangan online di Indonesia tahun lalu diperkirakan mencapai US$18 miliar dan akan terus tumbuh secara eksponensial hingga US$130 miliar pada 2020.
Pertumbuhan bakal berlipat ganda mengingat saat ini ukuran pasar e-commerce baru sekitar 0,7% dari perdagangan konvensional padahal potensinya bisa meningkat hingga 13% dari perdagangan konvensional.
Perkembangan e-commerce memang luar biasa pesat. Roadmap yang disiapkan pemerintah merupakan antisipasi agar Indonesia tidak ketinggalan dan bisa memetik manfaat dari perkembangan pesat ini.
Para pelaku bisnis di bidang ini pun menyambut positif langkah pemerintah itu. Mereka optimistis hal ini akan menjadi pendorong, bukan penghambat perkembangan perdagangan secara elektronik.
Masih banyak rincian hal detail yang harus dituntaskan pemerintah agar e-commerce benar-benar membawa banyak manfaat bagi pelaku usaha maupun bagi konsumen di negeri ini. Harian ini berharap pemerintah tidak lalai dalam menyusul hal-hal detail yang diperlukan setelah penyusuan e-commerce.
Bila kita lihat lebih jauh, di luar e-commerce ada banyak bidang yang terkait dengan penerapan Internet juga tumbuh pesat dan memerlukan antisipasi.
Perubahan di bidang transportasi, kesehatan, hingga pelayanan pemerintah secara elektronik dalam beberapa tahun yang akan datang diperkirakan tidak kalah dahsyat dari perkembangan perdagangan secara elektronik.
Hal yang tidak boleh dilupakan pemerintah untuk digarap secara serius adalah penyediaan layanan publik yang lebih ramah dengan memanfaatkan perkembangan Internet. E-government perlu mendapat perhatian serius, tidak kalah dari perhatian pemerintah dalam mendukung perkembangan e-commerce.
Penerapan e-government yang tepat pasti akan mendorong efisiensi pemerintahan, menambah kemudahan bagi masyarakat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
Berbeda dengan e-commerce yang tumbuh secara alamiah melalui aktivitas swasta, pengembangan egovernment sepenuhnya memerlukan inisiatif pemerintah.
Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan telah menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan masyarakat. Kita berharap hal ini benar-benar menjadi prioritas.
Salah satu tantangan besar dalam penerapan e-government yang bersifat lintas bidang dengan melibatkan banyak institusi baik di pusat maupun di daerah adalah koordinasi dan standardisasi. Standardisasi ini penting, misalnya, agar aplikasi yang beragam dan melibatkan banyak instansi itu bisa saling berhubungan dengan baik.
Ini tentu saja tidak mudah. Untuk itu perlu ada pihak yang berperan mengoordinasi semua elemen yang terlibat agar tidak ada tumpang tindih, tidak menimbulkan banyak pemborosan alih-alih penghematan, serta memastikan pemanfaatannya optimal.
Sumber : koran.bisnis.com
