Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (10/5/2017). (Foto: prb)
JPP, JAKARTA – Perkembangan era teknologi digital yang masif telah memacu Pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi di seluruh aspek tata kelola pemerintah.
Pengembangan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-Government kini menjadi program prioritas pemerintah, tidak hanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, namun juga untuk mengakselerasi sistem manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia.
Demikian disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (10/5/2017).
"Ke depan, seluruh sistem kepegawaian pemerintah akan terintegrasi secara online, sehingga seluruh administrasi kepegawaian akan berlaku secara otomatis, tidak akan lagi urusan kepegawaian secara manual," ujarnya pada Rakornas yang dibuka langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla itu.
Dalam Rakornas Kepegawaian yang tahun ini mengangkat tema "Transformasi Digital dalam Manajemen ASN", Menteri Asman menyampaikan bahwa Pemerintah telah memiliki PP No.11/2017 tentang Manajemen PNS sebagai turunan dari UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Berdasarkan PP tersebut, terdapat lima fokus reformasi birokrasi yang menjadi prioritas Pemerintah guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang akuntabel, efektif, serta efisien, di mana salah satunya melalui penerapan teknologi digital dalam sistem pemerintahan.
Selain layanan kepegawaian, lanjut Menteri Asman, Pemerintah juga telah menerapkan e-Budgeting, e-Procurement, e-Catalogue, e-Audit, hingga cash flow management system, yaitu sistem managemen keuangan pemerintah yang terpadu secara online agar seluruh sistem keuangan negara dapat diakses masyarakat secara transparan.
Ditambah lagi, Ia menjelaskan saat ini pihaknya tengah bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Bappenas untuk membangun integrasi seluruh aplikasi sistem pemerintah, sehingga ke depan seluruh aplikasi pemerintahan dapat tersambung secara online dan dapat diakses oleh seluruh K/L/D/I.
Sementara itu, Wapres Jusuf Kalla memberikan apresiasi setinggi-tingginya bagi seluruh ASN yang telah memberikan komitmen serta kerja kerasnya dalam menjalankan roda pemerintahan demi mewujudkan tata kelola pemerintah yang akuntabel dan pelayanan publik yang prima.
Dengan e-Government, Ia mengharapkan seluruh sistem layanan pemerintah menjadi cepat, simple, dan singkat, sehingga bermanfaat dalam melayani masyarakat dan memberikan layanan terbaik untuk kesejahteraan bersama.
Dalam laporannya, Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyampaikan bahwa transformasi digital dalam manajemen ASN tahun ini merupakan suatu fokus pemerintah yang diperlukan percepatan dalam implementasinya.
"Mendukung Indonesia menyongsong Digital Government 2020, BKN akan membangun sistem digital elektronik dalam sistem manajemen aparatur sipil negara agar Indonesia serta para aparaturnya siap dalam menghadapi era global yang kompetitif," ujarnya. (prb)
Sumber: jpp.go.id
