Seperti telah diberitakan sebelumnya, saat ini Pemerintah DIY tengah gencar melakukan upaya peningkatan keamanan dan ketentraman masyarakat dengan meredam potensi konflik yang mungkin muncul. Upaya ini diwujudkan dengan pembangunan sistem informasi yang mampu memetakan perubahan sosial dan potensi konflik yang berbasiskan wilayah kecamatan. Saat ini pembangunan aplikasi masih terus dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan pihak Badan Kesbangpol DIY dan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM.
Pada Jumat (13/10/2017) bertempat di Ruang Rapat Badan Kesbangpol DIY telah diselenggarakan kembali pertemuan yang mengambil agenda paparan prototipe Aplikasi Online Update Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik. Acara ini dihadiri langsung oleh Bapak Agung Supriyono, SH selaku Kepala Badan, serta diikuti oleh Sekretaris, Kasubag Program Data & Teknologi Informasi, dan perwakilan staff Badan Kesbangpol DIY.
Dalam pertemuan tersebut, tim dari JMC IT Consultant, memaparkan prototipe aplikasi yang sedang dibangun. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menunjukkan seperti apa nantinya tampilan aplikasi dan untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dari klien. Setelah melalui tahap ini maka tahap pembangunan aplikasi selanjutnya bisa segera dilakukan.
Dengan dibangunnya sistem informasi ini pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui seperti apa perubahan sosial di masyarakat dan daerah-daerah mana yang memiliki potensi konflik di DIY. Aplikasi ini mampu menampilkan peta konflik berbasis kecamatan yang didasarkan atas faktor pemicu, sumber konflik, bentuk konflik, dan lain sebagainya. Dengan ini, pemerintah mampu memonitoring status daerah rawan konflik secara lebih akurat dan mampu memaksimalkan upaya pengendalian di wilayah tersebut.
